Sekolah Rakyat kembali mendapat perluasan di Sumatera Barat setelah Pemerintah Pusat resmi menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi tambahan pembangunan. Penetapan ini menjadikan Lima Puluh Kota sebagai daerah ketiga di Sumbar yang menerima program tersebut, setelah sebelumnya hanya dialokasikan untuk Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Kepastian itu muncul seusai pertemuan antara Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Lima Puluh Kota, dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (12/11). Vasko menyampaikan pengumuman itu pada Rabu (12/11/2025).
Program Sekolah Rakyat ditegaskan Vasko sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis. Ia menyebut kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Vasko menekankan bahwa daerah harus aktif dan komunikatif dalam menyiapkan dukungan, termasuk penyediaan lahan. Semakin cepat daerah bergerak, semakin cepat pula manfaat program dapat dinikmati warga.
Dari Lima Puluh Kota, Bupati Safni menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan tersebut. Ia menilai penetapan daerahnya sebagai lokasi baru Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Safni, program ini sangat penting untuk membantu anak-anak dari keluarga pra sejahtera di wilayahnya. Ia berharap pembangunan bisa segera dimulai setelah penetapan ini.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang termasuk desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah dirancang dengan konsep berasrama penuh, mencakup pendidikan dari jenjang SD hingga SMA.
Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung pemerintah. Setiap unit pembangunan diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup fasilitas belajar, asrama, serta sarana penunjang lainnya.
Dengan bertambahnya lokasi di Sumatera Barat, pemerintah berharap akses pendidikan untuk kelompok miskin ekstrem semakin merata dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah tersebut.
